Permudahkan Layanan Publik, Monadi - Murison: Semua Selesai di Kecamatan

KERINCI, JAMBI – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, Monadi-Murison, mengumumkan rencana inovatif mereka untuk mempermudah akses pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, Monadi-Murison akan meluncurkan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Plus jika terpilih sebagai pemimpin Kerinci pada Pemilu 2024.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh calon Bupati Kerinci, Monadi, dalam acara debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang dilaksanakan KPU Kerinci pada Selasa (12/11/2024) malam ini di Gedung Putih di Desa Sebukar.

Baca juga: Anies Baswedan Silaturahmi ke Bumi Pasundan

Monadi, calon Bupati Kerinci, menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini adalah kesulitan dalam mengakses berbagai layanan administrasi pemerintah di tingkat kecamatan. Program ini bertujuan untuk mengatasi hal tersebut dengan menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. "Kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Plus, warga tidak perlu lagi menghabiskan waktu berlama-lama untuk mengurus administrasi. Semua bisa diselesaikan di satu tempat, " ujarnya.

Program Kecamatan Plus akan menggabungkan berbagai jenis layanan administratif di tingkat kecamatan, seperti pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Usaha, BPJS dan pelayanan lainnya, dalam satu loket yang terintegrasi. Warga hanya perlu datang ke satu tempat, dan semua kebutuhan administratif mereka akan diproses secara cepat dan efisien. Tak hanya itu, Monadi-Murison juga berencana menyediakan fasilitas layanan berbasis teknologi digital, seperti e-government, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan.

Baca juga: Tony Rosyid: Berpengalaman Di Pemerintahan, Khofifah Digadang-Gadang Jadi Cawapres Anies

"Warga cukup berurusan di Desa, nanti Perangkat Desa yang akan membantu berurusan di Kecamatan. Dan semua jenis pelayanan nanti akan selesai di Kecamatan, " tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa program ini juga akan melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan di Pemerintahan Desa. "Kami akan melakukan pelatihan kepada aparat kecamatan dan perangkat desa agar mereka lebih terampil dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan dekat dengan rakyat, " katanya.

Baca juga: Tony Rosyid: Presiden Seharusnya Tidak Menjadi King Maker

Selain itu, program Kecamatan Plus juga mencakup fasilitas tambahan seperti layanan kesehatan dasar dan konseling bagi warga yang membutuhkan, menjadikan setiap kecamatan tidak hanya sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai pusat layanan sosial dan kesehatan masyarakat.

Menurut Monadi, langkah ini diharapkan dapat mengurangi antrean panjang di kantor kecamatan serta mengurangi potensi pungutan liar yang sering kali terjadi dalam pengurusan dokumen-dokumen penting. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, diharapkan pelayanan publik di Kerinci dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Tony Rosyid: Jokowi vs SBY

"Pelayanan yang baik adalah hak setiap warga negara. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kerinci, dari yang tinggal di kota hingga yang berada di pedesaan, dapat merasakan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik, " ujar Monadi.

Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Plus ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat Kerinci, termasuk aktivis pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil, yang berharap program ini dapat mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Kerinci.

Baca juga: Anies Kembali ke Baduy

Dengan komitmen kuat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pasangan Monadi-Murison berharap Kerinci dapat menjadi kabupaten dengan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.(*)